JAKARTA, KOMPAS.com - Dari 504 Kabupaten/Kota di Indonesia, sekitar 15 persennya malas melakukan program keluarga berencana (KB) karena dianggap sebagai kegiatan yang menghamburkan uang dan lebih memilih program-program yang menghasilkan pendapatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BKKBN Sugiri Syarief di Jakarta (6/4) saat peluncuran program Advance Family Planning. Ia menambahkan, daerah-daerah yang kurang mendukung program KB tersebut pada umumnya merupakan daerah pemekaran.
"Banyak yang berkilah daerahnya masih luas dan butuh penduduk. Padahal, menambah penduduk berarti menambah dana pengeluaran daerah," kata Sugiri. Ia menambahkan, sistem pemerintahan desentralisasi membawa tantangan baru dalam program KB.
"Sebenarnya tujuan desentralisasi adalah percepatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, tapi perbedaan komitmen antara pemerintah daerah berdampak pada pencapaian program KB beberapa tahun terakhir ini," katanya.
Data menunjukkan, sejak tahun 2003 program KB berjalan stagnan. Tingkat pemakaian kontrasepsi hanya meningkat sedikit, dari 60,3 persen pada tahun 2003 menjadi 61,4 persen di tahun 2007. Di Indonesia 57,4 persen perempuan menggunakan kontrasepsi efektif, namun masih terdapat 9,1 persen perempuan yang belum terlayani kebutuhannya.
