B-Over:
ET ini asal bacot relokasi ke lahan milik Pelindo yang pastinya Pelindo II yang di jakarta utara juga. Sebaiknya, ET ini duduk rapat dulu yang bener sama Pelindo II sebagai pengelola dan kemudian dengan Kemenhub/ dirjen hubla sebagai pemegang otoritas layanan kepelabuhanan.
Cari tau dulu beban area pelindo dalam menjalankan layanan kepelabuhanan-nya, terlebih khusus di wilayah yang terhubung dengan akses jalan utama pelabuhan saat ini, karena bebannya sudah terasa tinggi sehingga nanti efeknya jangan sampai mempengaruhi waiting time & dwelling time lagi.
Lahan Pelindo II yang memungkinkan untuk dikembangkan, saat ini belum terhubung dengan jalan utama pelabuhan dan akses jalan yang ada saat ini masing2 lajurnya hanya muat 1 kendaraan saja. Pemindahan depo pertamina plumpang ke wilayah ini, membuat akses jalan yang ada saat ini harus diperlebar lagi untuk lalu lalang truk2 tanki distribusi, gusur pemukiman sekitar jalan lagi, instalasi pipa distribusi lagi.
Proyek gedeee ini hanya untuk jalan tengah permasalahan pemukiman ilegal di area aman depo pertamina plumpang
jane ora dong:
Kalau masalah ini hanya masalah teknis, bisa dicarikan solusi dgn mudah, tapi masalah politisnya itu yg sangat kompeks.
Sesuai judul tulisan diatas.
Menurut saya lho ya, kalau tidak salah negara ini dipimpin oleh seorang presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, belum berganti undang2nya.
Kecuali terjadi sesuatu dgn presiden, maka dalam komentar saya ditulisan lain bahwa blm ada pengamat dan politisi yg sanggup mengatakan bahwa keputusan pengadilan negri tentang penundaan pemilu itu mungkin saja adalah suatu rancangan strategi yg akan dilakulan dan keputusan pengadilan itu menjadi landasan hukum bagi suatu gerakan itu.
Ini hanya imajinatif saya pribadi, tapi bagaimana aparat hukum dan keamanan bila tdk punya imajinasi dan khayalan spt ini kalau terjadi secara mendadak seperti imajinasi saya maka adakah upaya pencegahan dan solusi bila benar kejadian.
Ini hanya dunia mimpi saya.
B-Over:
Tepat, saya pribadi sebagai bagian dari rakyat yang hanya bisa bersuara atau modal bacot tapi dengan pemikiran yang bersih sangat setuju sekali bahwa tetap negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan sebagai eksekutor.
Bicara teknis yang saya pribadi yakin, tidaklah semudah yang dibayangkan jika mengikuti wacana KMA atau ET. Sedari awal Jokowi menjabat sebagai presiden sudah salah langkah dalam mengembangkan pelabuhan new tg priok sebagai gateway laut internasional terbesar di negara ini.
Ada satu konsep besar yang sudah dirancang dari jaman Soekarno dengan menempatkan beberapa pelabuhan di daerah terluar indonesia sebagai gateway laut internasional sehingga diharapkan area penyokong pelabuhan internasional yaitu kawasan industri skala ekspor akan berpindah ke kawasan tersebut sekaligus mengurangi beban pulau jawa terutama kawasan tanjung priok saat ini. Asas cabotage juga bisa diterapkan murni mengikuti regulasi IMO tanpa ada permohonan dispensasi seperti yang dijalankan saat ini untuk menopang kelangsungan pelayaran & pelaut indonesia saat ini.
Dengan makin memusatkan gateway internasional di tanjung priok yang dalam hal ini dikelola oleh Pelindo II, ada beberapa perkembangan yang harus diamati dan disikapi dengan tepat, yaitu:
1. Kawasan industri sebagai area penyokong di jakarta sudah semakin berkurang, kebanyakan jalan di jakarta khususnya tg priok melayani aktifitas ekspor/impor dari wilayah sekitar atau luar jakarta. Acuannya, tingginya volume tol dalam kota sampai lingkar luar oleh truk2 besar sampai container.
2. Beban lahan aktif Pelindo II untuk wilayah jakarta semakin tinggi dan wilayah luar Pelindo II semakin padat dengan kawasan niaga dan pemukiman. Acuannya, kasus premanisme terhadap supir trailer yang antri masuk pelabuhan priok yang sempat marak.
3. Merelokasi depo pertamina, akan semakin membebani poin no 1-2 secara keseluruhan kedepannya sehingga dibutuhkan banyak infrastruktur penunjang yang akan mengorbankan kawasan niaga dan pemukiman yang ada.
Martabak Sweet:
Imbas depo ini menyangkut hajat orang banyak, yang termasuk rakyat lainnya pula.
Saya ingatkan berkali-kali, hati hati dengan Erick Thohir dan Boy Thohir. Kalau kita selalu mengecam Nasdem dan Anies yang kampanye terselubung sebelum aturan kapannya mulai, Erick Thohir juga sudah melakukan hal tersebut di ranah BUMN, dari ATM, WC, pamflet, baliho yang raksasa di BUMN-BUMN. Sudah terjadi.
Plus PSSI. Perhatikan, sebelum pemilu selalu ada pergeseran pemimpin PSSI. Motifnya penggalangan massa untuk kampanye dan panggung. Jangan naif kalau tujuannya "membenahi PSSI". Lagi pula, "setoran" dan korupsi bagi bagi kue, tidak selalu harus ke pejabat atau menteri, tapi sering dilakukan setorannya ke tempat lain yang membantu kampanye dan pencitraan mereka. Dari pada setoran ke Erick, lalu Erick ke PSSI atau ke kroconya, kan setorannya bisa langsung ke PSSI atau kroconya. Mirip dengan kejadian pencucian uang oleh Dirjen Pajak yang rekeningnya DAN MOBIL nya memakai nominee.
Martabak Sweet:
Kasus Depo ini ibaratnya, Bang Manuel memiliki rumah dengan pekarangan. Lalu ada homeless yang mendirikan lapak tempat tinggal di pekarangan Bang Manuel. Karena homeless itu "rakyat kecil", Bang Manuel, yang juga "rakyat kecil" harus berkorban memberikan tanah pekarangan Bang Manuel menjadi tempat tinggal gratis homeless rakyat kecil tersebut, kata ketua RT, Erick Thohir dan ulama karbitan maruf.
Akibatnya anak dan keluarga Bang Manuel, yang sama sama rakyat kecil yang dizolimi. Lalu Tetangga Bang Manuel terkena imbasnya karena pekarangan rumah mereka menjadi lumrah untuk diserobot homeless lainnya.
B-Over:
Atau contoh kasus pemukiman warga di tanah abang. Yang harus berputar, makan waktu lebih lama sampai dengan kemacetan yang ada, karena jalan yang biasa mereka lalui ditutup untuk kendaraan hanya demi PKL.
Contoh kasus lain yang lebih ekstrim, dulu di kawasan permai tg priok. Bagaimana warga susah untuk keluar masuk rumahnya sendiri karena jalan depan rumahnya sudah dikuasai PKL selama bertahun-tahun. Di relokasi ke komplek pasar yang sudah dibangun khusus banyak yang ngga mau hanya dengan alasan kurang/ tidak strategis.
Padu Delima:
Pertanahan Nasional dikomandani ex panglima TNI,apa solusinya..kita harus ada standar operasional prosedur memindahkan masyarakat.
TMP2020:
Selama Jokowi setuju, apanya yg ngawur
wkwkwk
Martabak Sweet:
Atau jangan-jangan Pak ET merasa disaingi Ahok, karena karakter Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, sangat dihormati dan disegani? Hmm.. Saya mulai curiga ada skema-skema untuk membuat posisi Ahok jadi tawar nih
Ahok ditanam Jokowi di Pertamina sebagai rem main gilanya Boy Thohir dan Erick Thohir disana, sekaligus untuk bersih bersih.
jane ora dong:
Sedari awal pembentukan kabinet ini sy selalu komentar, janganlah pengusaha menguasai kebijakan, perencana,pelaksana dan sekaligus pengawas.
Seharusnya back to basic, buatlah usaha jasa titipan dan pencucian itu akan lebih bersih dan sebagai politik yg normal, bagaimanapun tidak akan pernah terjadi yg namanya ideal dlm kehidupan apalagi kehidupan politik.
Martabak Sweet:
Sedari awal pembentukan kabinet ini sy selalu komentar, janganlah pengusaha menguasai kebijakan, perencana,pelaksana dan sekaligus pengawas.
Setuju.
Mereka membuat aturan dan sekaligus berbisnis terkait aturan tersebut. VAKSIN dan COVID, hanya satu contoh!
Greg X:
Kalau di Telkom siapa yang ditanam Jokowi?
Gimana tuh nasibnya saham Telkom di GoTo?
jane ora dong:
Dagang politik dan politik dagang bersatu.
Sudah kepalang basah dgn ambisi dan sdh persiapan sarung untuk berlindung, tentulah sarungnya mahal2.
Sekali lagi jargon moderat dan tidak moderat sebenarnya irisannya sama, kepentingan, kepentingan dan kepentingan.
Belumlah sempurna politik kalau tanpa berani bermunafik ria.
Arif Soetanto:
Pertamina dapat ganti untung dari penjarah brp? Wani piro?
Lone Wolf?
:
Bukannya sudah diputuskan sama MenBUMN bersama Dirut Pertamina bahwa depo akan dipindahkan?
Dewa Rengkong:
pindahin ke pekaranganmu ya mas wup
*------------NOTE:
Demikian Kumpulan nyinyiran netizen terkait artikel ET Dan KMA Usul Pindahkan Depo Plumpang, Ngaco Atau Ngawur? Seword Indonesia Maju yang dituangkan dalam bentuk Komentar. Semua komentar diatas bukanlah rekayasa dan memang benar apa adanya hasil cuitan keluh kesah yang kita kutip dari sumber resminya. Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar tersebut! Hanya sekedar memberi informasi yang sedang viral diperbincangkan! jika ingin membaca dan ingin mengetahui sumber resmi berita aslinya, silakan langsung ke sumber resminya. Terimakasih.https://seword.com/politik/et-dan-kma-usul-pindahkan-depo-plumpang-ngaco-fefDtmxKRf
